Senin, 22 Mei 2017
Minggu, 21 Mei 2017
Tujuan nomor 16 SDGs : Perdamaian, Keadilan, dan Institusi Peradilan yang Kuat

Berdasarkan tata bahasa, pengertian Sustainable Development
Goals (SDGs) adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sustainable
Development Goals (SDGs) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan
dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan
tenggang waktu yang ditentukan yaitu 15 tahun (sampai tahun
2030). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda
pembangunan dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan
menjaga kelestarian bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober
2015 untuk menggantikan program sebelumnya yaitu Millenium Development
Goals (MDGs) dengan disepakati oleh 193 negara di dunia. Baik SDGs maupun
MDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita, salah satunya adalah untuk mengentaskan
kemiskinan di dunia. Namun, ada hal yang lebih progresif yang dicantumkan di
dalam SDGs untuk dicapai hingga pada tahun 2030 mendatang.
Tujuan dari SDGs nomor 16 adalah meningkatkan perdamaian
termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk
keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh
kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
seluruh tingkatan.
Tujuan keenambelas, mempromosikan perdamaian dan masyarakat
toleran untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses
untuk keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif,
terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Target-targetnya antara lain:
- Mengurangi segala bentuk kekerasan dan semua kejahatan yang mengakibatkankematian.
- Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
- Mempromosikan kesepakatan secara nasional dan internasional dalam memastikan keadilan untuk semua pihak.
- Mengurangi praktik keuangan yang kotor, memperkuat perbaikan dan pengembalian aset-aset curian, serta melawan segala bentuk kejahatan yang terorganisir.
- Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk.
- Mengembangkan institusi yang transparan, efektif, dan bisa dipertanggungjawabkan.
- Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, terbuka, dan partisipatif disetiap level.
- Mengembangkan dan memperkuat partisipasi negara-negara sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan global.
- Memberikan identitas legal, termasuk dalam kaitannya dengan registrasi kelahiran.
- Memastikan akses publik atas informasi dan melindungi kebebasan dasar sesuai dengan kesepakatan internasional dan legislasi nasional.
- Memperkuat institusi nasional melalui kerjasama internasional, terutama di negara-negara berkembang untuk mencegah terjadinya kekerasan, serta melawan terorisme dan kejahatan.
- Mempromosikan serta mendorong hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif.
Sumber :
Bonus Demografi Indonesia
Indonesia diprediksi akan mendapat bonus di
tahun 2020-2030. Bonus tersebut adalah Bonus Demografi, dimana penduduk
dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia
lanjut belum banyak. "Diperkirakan bahwa jumlah usia angkatan kerja
(15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak
produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi
pada tahun 2020-2030", kata Plh Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan
BKKBN Ida Bagus Permana. Menurut Permana yang Kapuslitbang KB dan KR BBKN
itu, bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan
syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi
SDM-nya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.
Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo saat
membuka rapat terbatas dengan topik Optimalisasi Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Selasa (7/2). "Artinya dalam kurun waktu 3-13 tahun ke depan kita akan memiliki banyak sekali SDM yang tengah
pada puncak usia produktif," kata Jokowi.
"Dan untuk menyambut bonus demografi
tersebut pemerintah akan bekerja lebih fokus lagi. Bukan hanya
pada upaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang
seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dari kalangan yang tidak
mampu," paparnya.
Salah satu instrumen yang sudah disiapkan
adalah beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP). Tahun ini, LPDP mengalokasikan dana beasiswa sebesar Rp 2
triliun atau naik dari tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun. "Tetapi juga pada upaya membuka
kesempatan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi
melalui optimalisasi pemberian beasiswa LPDP," sebut Jokowi.
Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu
menyiapkan akan terjadinya bonus demografi, seperti penyediaan lapangan kerja
dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan
kesehatan dan gizi yang memadai, maka akanb terjadi permasalahan, yaitu
teradinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara.
Sumber :
Langganan:
Komentar (Atom)
